Baca Juga
 |
| Dr. Alfisahrin,M.Si - Wagub NTB, Umi Dinda |
"Saya pikir figur alternatif yang ideal sebagai kandidat ketua Koni NTB adalah Wagub, Umi Dinda," kata Dr.Alfisahrin,M.Si Rabu (19/08/2026).
Menurut Doktor Alfisahrin, ada sejumlah alasan mengapa Wagub NTB proper jadi ketua KONI NTB. Pertama, IDP mempunyai modal yang tidak kecil, memiliki pengalaman sebagai kepala daerah, jaringan politik yang relatif luas, sekaligus kedekatan dengan basis olahraga di Pulau Sumbawa.
"Apalagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB sendiri saat ini tengah memasuki fase penting dan genting karena persiapan PON 2028 yang sudah di depan mata," tuturnya.
Artinya lanjut Alfisahrin, posisi Ketua KONI NTB bukan hanya jabatan seremonial, tetapi akan memegang posisi strategis dalam mengelola persiapan prestasi atlet, hubungan dengan cabang olahraga, KONI kabupaten/kota, pemerintah daerah, sponsor, hingga koordinasi dengan KONI Pusat.
'Intinya ketua KONI harus paham dunia olah raga, perencanaan, penganggaran dan pengambilan keputusan strategis memajukan dunia olah raga di NTB," ujarnya.
Jadi dalam konteks itu, Wagub memiliki satu keunggulan, Umi Dinda tengah berada di episentrum atau pusat kekuasaan pemerintahan. Namun secara politik tidak berada di posisi puncak kekuasaan. Justru posisi tersebut, secara politik dapat menjadi modal untuk menawarkan konsep kepemimpinan KONI yang lebih kolektif.
"Artinya seluruh elemen olah raga di NTB nantinya dapat dilibatkan menjadi mitra strategis dalam mengembangkan visi dan prestasi olah raga
Akademisi asal Desa Punti, Soromandi itu menyebut, kekuatan IDP Jika maju, Ketua Koni setidaknya ada empat modal. Pertama, modal teknokratik di pemerintahan. Sehingga memahami birokrasi dan bagaimana menghubungkan kebutuhan olahraga NTB dengan kebijakan pemerintah pusat.
Kedua, modal politik. Sebagai wakil gubernur sekaligus mantan kepala daerah, IDP mempunyai pengalaman membangun koalisi dan mengelola kepentingan politik. Ketiga, modal representasi wilayah. Kehadiran figur dari Pulau Sumbawa dalam kepemimpinan organisasi olahraga provinsi NTB dapat menjadi simbol pemerataan representasi NTB.
Keempat, modal gender dan regenerasi, kepemimpinan perempuan dalam organisasi olahraga provinsi dapat menjadi narasi baru bahwa KONI tidak harus selalu dipimpin figur laki-laki dari kalangan elite olahraga atau politik.
Meski demikian, tetapi ada tiga hambatan, pertama adalah konfigurasi dukungan cabang olahraga (cabor). Ketua KONI tidak dipilih oleh popularitas publik, tetapi melalui mekanisme organisasi. Karena itu, kekuatan IDP harus diukur dari berapa banyak KONI kabupaten/kota dan Pengprov cabang olahraga yang dapat dikantongi dan benar-benar berada di belakangnya IDP.
"Jika tidak kantongi banyak dukungan dari KONI Kabupaten/ kota di NTB. Ini bisa jadi hambatan Umi Dinda untuk melenggang mulus menjadi ketua Koni NTB. Jika IDP maju perlu juga perhatikan regulasi terkait UU olahraga. Karena pejabat daerah aktif menjabat ketua KONI sangat rawan dan potensial terlibat konflik kepentingan. Apalagi Koni mengelola anggaran yang bersumber dari APBD," pungkasnya.
#Anhar Amanan#
0 Komentar