Soal Mutasi Pemkot Bima, Bardam Nusa Minta Komisi I Buka Hasil RDP

Baca Juga

Ketua Umum DPD Bardam Nusa Kota Bima, Bayu Pebuardi, S.H

Kota Bima — Mutasi dan rotasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bima menuai masalah. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Bardam Nusa Kota Bima mempertanyakan tindak lanjut hasil pemeriksaan serta pembahasan yang sebelumnya telah dilakukan oleh pihak terkait.

Ketua Umum DPD Bardam Nusa Kota Bima, Bayu Pebuardi, S.H., menilai polemik mutasi ASN yang berkembang tidak hanya menjadi persoalan di daerah, tetapi juga telah menjadi perhatian secara nasional.

Bayu mempertanyakan hasil kerja tim APIP yang disebut telah turun dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), termasuk hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kota Bima yang sebelumnya membahas persoalan tersebut.

Menurutnya, publik berhak mengetahui sejauh mana tindak lanjut dari pemeriksaan dan pembahasan tersebut.

“Kami mempertanyakan hasil dari tim APIP yang turun dari Mendagri maupun hasil RDP di DPRD. Sampai sekarang masyarakat tentu ingin tahu apa hasilnya,” ujar Bayu.

Ia berharap Komisi I DPRD Kota Bima yang memiliki kewenangan terkait pemerintahan dan aparatur dapat memberikan penjelasan kepada publik mengenai hasil RDP serta langkah selanjutnya.

Bayu menegaskan, Bardam Nusa tidak membawa kepentingan pribadi maupun kelompok dalam menyikapi persoalan tersebut. Menurutnya, yang menjadi perhatian adalah transparansi dan kepastian proses pemerintahan.

Selain persoalan mutasi ASN, Bayu juga menyinggung isu lain yang dinilainya cukup signifikan, yakni terkait pengangkatan atau penempatan istri Wali Kota Bima dalam jabatan tertentu.

Ia meminta persoalan tersebut ditelusuri secara lebih mendalam, terutama untuk memastikan proses pengangkatan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip tata kelola pemerintahan.

“Kalau terus ditelusuri lebih dalam, ini bisa menjadi persoalan besar. Kami tidak punya kepentingan, tetapi kalau memang ada persoalan dalam prosesnya, tentu bisa saja berujung pada gugatan,” tegasnya.

Bayu menilai pemerintah daerah maupun DPRD perlu membuka informasi secara transparan agar tidak menimbulkan spekulasi dan kegaduhan baru di tengah masyarakat.

Bardam Nusa juga mendorong agar seluruh proses mutasi dan rotasi ASN dilakukan berdasarkan kompetensi, kebutuhan organisasi, serta ketentuan yang berlaku, bukan karena kedekatan ataupun kepentingan tertentu.

“Rakyat berhak tahu apa hasil rapat yang telah dilakukan. Kami tidak anti-kritik, kami hanya menuntut tanggung jawab dan transparansi,” katanya.

#Anhar Amanan#