Tutupi Soal Pajak MBLB, Agus Mawardy Desak Kepala BPKAD Diganti

Baca Juga

BIMA — Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPAD) Kota Bima seolah-olah sengaja menutupi soal pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) selama Lima (5) tahun terakhir ini.  Karena itu, Direktur Eksekutif Lembaga Edukasi dan Advokasi (LEAD) NTB yang juga Pimpinan Redaksi Metromini Media, Agus Mawardy me Jundesak kepala BPKAD dievaluasi. Bila perlu Walikota Bima, H.Arahman H.Abidin.,SE mengganti Kepala BPKAD tersebut.

Menurut Agus, surat tersebut diajukan untuk memperoleh kejelasan mengenai daftar dan administrasi pajak MBLB. Namun hingga saat ini, menurut dia, belum ada kepastian yang diperoleh terkait permintaan tersebut.

“Surat pengajuan daftar pajak MBLB sudah disampaikan ke BPKAD. Sampai hari ini tidak ada kejelasan dan kepastian. Ada apa sebenarnya? Kalau administrasinya jelas, mestinya tidak sulit memberikan penjelasan,” kata Agus Mawardy, Kamis (6/8/2026).

Agus menilai ketidakjelasan tersebut semakin menimbulkan pertanyaan karena informasi yang diminta berkaitan dengan penerimaan pajak daerah.

Ia bahkan menduga ketidakterbukaan tersebut berpotensi berkaitan dengan upaya menutupi dugaan persoalan dalam pembayaran maupun penyetoran pajak MBLB selama lima tahun terakhir.

“Kami menduga ada sesuatu yang sedang ditutupi terkait dugaan penggelapan pajak MBLB dalam lima tahun terakhir. Karena itu, kami meminta data dibuka. Kalau memang seluruh pajaknya dibayar dan disetor sesuai ketentuan, buka datanya dong agar semuanya terang,” tegas Agus.

Agus menekankan bahwa pernyataannya tersebut masih berupa dugaan yang perlu diuji melalui data dan dokumen resmi. Jadi bukan kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana.

Menurutnya, justru keterbukaan BPKAD diperlukan untuk membuktikan apakah terdapat selisih, tunggakan, kekurangan pembayaran, atau persoalan lain dalam pemungutan dan penyetoran pajak MBLB selama periode tersebut.

Soroti Profesionalisme Kepala BPKAD

Agus juga menyoroti profesionalisme Kepala BPKAD. Ia menilai, pejabat yang mengelola keuangan dan penerimaan daerah harus responsif terhadap permintaan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik.

“Kalau pelayanan dan keterbukaan seperti ini terus dipertahankan, profesionalisme Kepala BPKAD layak dipertanyakan dan bila perlu dievaluasi. Jangan tertutup dan jangan sok hebat. Jabatan publik adalah amanah untuk melayani,” ujarnya.

Ia meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi apabila Kepala BPKAD dinilai tidak mampu memberikan kepastian dan keterbukaan terkait persoalan tersebut.

LEAD NTB, kata Agus, akan terus mendorong penelusuran terhadap penerimaan pajak MBLB, khususnya dalam lima tahun terakhir. Data pembayaran, penetapan, penyetoran serta potensi tunggakan dinilai penting untuk dicocokkan dengan kegiatan pengambilan dan pemanfaatan material MBLB.

“Kami ingin semuanya dibuka. Berapa potensi pajaknya, berapa yang ditetapkan, berapa yang dibayar, siapa wajib pajaknya dan berapa yang benar-benar masuk ke kas daerah. Dari sana baru bisa diketahui apakah ada persoalan atau tidak,” katanya.

Agus menegaskan keterbukaan data merupakan cara paling tepat untuk menjawab kecurigaan publik sekaligus melindungi institusi pemerintah apabila seluruh penerimaan pajak tersebut memang telah dikelola sesuai ketentuan.

#Anhar Amanan#