 |
| Wagub NTB, Hj.Indah Dhamayanti Putri.,SE.,M.I.P |
MATARAM— Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hj. Indah Damayanti Putri, S.E., M.IP. menyebut penanggulangan bencana inklusif adalah pondasi untuk mewujudkan NTB makmur mendunia.
Hal itu disampaikan Wagub saat membuka secara resmi agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Kebencanaan dan Perubahan Iklim yang berlangsung di Mataram, Kamis (9/4/2026). Dalam sambutannya, Wagub menekankan bahwa aspek keamanan dari bencana merupakan pilar utama dalam mencapai visi pembangunan daerah.
"Esensi dari visi NTB Makmur Mendunia bukan hanya soal pertumbuhan ekonomi semata, melainkan juga tentang bagaimana memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Keamanan dari ancaman bencana adalah fondasi mutlak bagi kemakmuran kita bersama," tegas Wagub yang akrab disapa Umi Dinda tersebut.
Umi Dinda menyoroti fenomena perubahan iklim yang telah memicu peningkatan gangguan hidrometeorologi, seperti tingginya frekuensi banjir di berbagai wilayah NTB. Umi Dinda mengingatkan bahwa penanggulangan bencana bukan sekadar urusan statistik, melainkan manifestasi dari keadilan bagi seluruh masyarakat.
"Pemerintah harus hadir melalui penerapan keadilan distributif dan prosedural. Kelompok rentan tidak boleh terabaikan; mereka harus dilibatkan secara aktif sejak tahap awal perencanaan," imbuhnya.
Lebih lanjut, Wagub menginstruksikan seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menanggalkan ego sektoral dan fokus menyusun program yang aplikatif. Beliau meyakini kekuatan penanggulangan bencana terletak pada kolaborasi Pentahelix yang mensinergikan pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, hingga media massa.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB Baiq Nelly Yuniarti, menjelaskan bahwa Musrenbang Tematik ini adalah langkah strategis untuk mengintegrasikan mitigasi risiko ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.
Berdasarkan profil risiko, wilayah NTB memiliki tujuh dari 11 potensi bencana nasional. Hal ini mencakup ancaman Geologis (Gempa bumi dan tsunami), Hidrometeorologis (Banjir bandang, cuaca ekstrem, dan abrasi pesisir), Dampak Perubahan Iklim ( Kekeringan panjang dan krisis air bersih).
"Musrenbang ini menjadi jembatan advokasi yang kuat untuk memastikan setiap intervensi pembangunan di NTB ke depannya benar-benar tangguh bencana dan responsif iklim," ujar Baiq Nelly.
Penyelenggaraan Musrenbang Tematik ini mendapat dukungan dari Program SIAP SIAGA yang merupakan bentuk kemitraan strategis antara Pemerintah Australia dan Indonesia untuk manajemen risiko bencana. Seluruh usulan konkret yang dihasilkan dalam forum ini nantinya akan diakomodir secara sistematis ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen untuk terus menyelaraskan program unggulan "NTB Lestari dan Berkelanjutan" dengan aksi adaptasi dan mitigasi iklim yang terukur demi melindungi masa depan generasi Bumi Gora. (*)
0 Komentar