Baca Juga
JAKARTA — Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, memaparkan strategi pengentasan kemiskinan ekstrem melalui program Desa Berdaya saat bertemu dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, di kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal di Jakarta, Selasa (10/3/2026).
Program yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ini mendapat sambutan positif dari Menteri Desa. Menurut Yandri, pendekatan kolaborasi lintas sektor yang digunakan NTB berpotensi menjadi contoh bagi daerah lain dalam menurunkan kemiskinan ekstrem di desa.
“Konsep yang disampaikan Pak Gubernur sangat baik. Pendekatan kolaborasi seperti ini bisa menjadi contoh bagi provinsi lain,” ujarnya.
Ia menambahkan, pihaknya siap memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah untuk mempercepat berbagai program pemberdayaan desa. Kerja sama tersebut juga melibatkan sektor swasta, perguruan tinggi, serta organisasi masyarakat.
Yandri menyebutkan, kementerian memiliki sekitar 500 perusahaan nasional yang dapat dilibatkan untuk membina desa melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
“Dengan kolaborasi seperti ini, tidak boleh ada desa yang tertinggal,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Menteri Desa juga menyatakan kesediaannya untuk menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi NTB di Mataram pada 16 April 2026 bersama Menteri Sosial. Kehadiran keduanya diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan desa dan penanganan kemiskinan ekstrem.
- Strategi Desa Berdaya
Dalam pemaparannya, Gubernur Iqbal menjelaskan bahwa program Desa Berdaya menjadi strategi utama NTB untuk menurunkan kemiskinan ekstrem secara lebih terarah dan berkelanjutan.
Program ini tidak membuat kebijakan baru sepenuhnya, tetapi menggabungkan berbagai program yang sudah ada agar berjalan lebih terkoordinasi di tingkat desa.
“Kami hanya mengorkestrasi program-program yang sudah ada agar bisa berjalan lebih terpadu dan efektif,” jelasnya.
Program ini melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha melalui CSR, perguruan tinggi, hingga lembaga sosial seperti Badan Amil Zakat Nasional.
Pemerintah Provinsi NTB juga melakukan verifikasi data kemiskinan langsung di desa melalui pendamping khusus yang bekerja bersama pendamping desa. Dengan cara ini, program yang dijalankan diharapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Intervensi dilakukan dalam dua bentuk, yaitu pada tingkat keluarga dan tingkat desa.
Dalam pelaksanaannya, masyarakat miskin ekstrem dibagi menjadi dua kelompok. Sekitar 60 persen masih berada pada usia produktif sehingga dapat diberdayakan melalui program ekonomi. Sementara sisanya merupakan kelompok rentan yang tidak lagi produktif karena faktor usia atau kesehatan.
Kelompok rentan ini akan tetap mendapatkan perlindungan sosial secara berkelanjutan melalui berbagai lembaga sosial, termasuk Baznas.
- Desa Tematik dan Pasokan Pangan
Selain menangani kemiskinan ekstrem, Pemerintah Provinsi NTB juga mendorong pengembangan desa tematik berdasarkan potensi lokal.
Melalui konsep ini, setiap desa dapat mengembangkan komoditas unggulannya, seperti desa lele, desa cabai, desa ayam petelur, desa sapi, hingga desa wisata.
Menurut Gubernur Iqbal, pengembangan desa tematik harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar agar dapat menciptakan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.
Salah satu peluang yang bisa dimanfaatkan adalah program nasional Makan Bergizi Gratis yang membutuhkan pasokan bahan pangan dalam jumlah besar.
“Desa tidak boleh hanya menjadi penonton. Desa harus menjadi produsen yang memasok kebutuhan pangan untuk program nasional,” tegasnya.
Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah mendorong terbentuknya sistem ekonomi tertutup (close loop) yang memprioritaskan penggunaan produk pangan lokal.
Dalam sistem ini, koperasi desa dan BUMDes berperan sebagai penghubung antara hasil produksi desa dan distribusi pasar di tingkat kabupaten maupun provinsi.
- Menguatkan Desa, Mengurangi Urbanisasi
Gubernur Iqbal juga menekankan bahwa penguatan ekonomi desa penting untuk menekan urbanisasi sekaligus menjaga keseimbangan pembangunan antara desa dan kota.
Ia menilai banyak negara maju menghadapi masalah karena urbanisasi yang tidak terkendali, sehingga desa kehilangan penduduk usia produktif.
Karena itu, pembangunan desa harus mampu membuka peluang ekonomi yang menarik bagi generasi muda.
“Jika desa kuat, daerah akan ikut kuat. Ketika desa berkembang, berbagai persoalan sosial bisa diselesaikan dari akarnya,” ujarnya.
Melalui kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat, program Desa Berdaya diharapkan dapat menjadi model pembangunan desa yang inklusif sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia. (Haris. M)
0 Komentar