Baca Juga
Jakarta,Babe-news.com — Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB untuk memperkuat hilirisasi pada sektor peternakan dan kemandirian pangan daerah, menuai hasil maksimal. Hasilnya, Pemprov NTB resmi menjalin kerjasama dengan PT Rajawali Nusantara Indonesia (ID FOOD).
Kepastian kerjasama kedua belah pihak dibuktikan dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pengembangan industri ayam terintegrasi.
Penandatanganan MoU dilakukan oleh Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal bersama Direktur Utama ID FOOD Ghimoyo di Gedung PT Rajawali Nusantara Indonesia, kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Senin (9/3/2026).
Penandatanganan MoU disaksikan oleh Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI Dr. drh. Agung Suganda, M.Si.
Turut mendampingi Gubernur NTB dalam kegiatan tersebut Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB, Kepala Dinas Kominfotik NTB, serta Kepala Bappeda NTB.
Kerjasama ini menjadi langkah strategis Pemerintah Provinsi NTB dalam membangun ekosistem industri perunggasan terintegrasi dari hulu hingga hilir. Selain itu, juga memperkuat fondasi ekonomi daerah yang lebih produktif, modern, dan berkelanjutan.
Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal menegaskan proyek industri ayam terintegrasi bukan sekedar investasi sektor peternakan, tetapi merupakan strategi besar untuk meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat sekaligus memperkuat kemandirian pangan daerah.
“Bagi NTB, ini bukan hanya proyek investasi biasa, tapi langkah strategis untuk membangun ekosistem peternakan yang lebih adil dan memberdayakan peternak rakyat,” ujar Miq Iqbal.
Menurutnya, selama ini dua sektor strategis dalam industri perunggasan, yakni bibit ayam (DOC) dan pakan yang masih sangat didominasi oleh pelaku usaha besar, sehingga banyak peternak rakyat berada dalam pola kemitraan yang membuat mereka tetap bertahan hidup namun sulit berkembang.
Dengan hadirnya industri ayam terintegrasi di NTB, pemerintah berharap tercipta struktur usaha yang lebih sehat dan memberikan ruang lebih besar bagi peternak lokal untuk berkembang secara mandiri.
Gubernur juga menyoroti bahwa kebutuhan produk peternakan di NTB, terutama telur dan daging ayam, masih mengalami defisit sehingga sebagian pasokan masih bergantung dari luar daerah.
Pada tahap hulu, perusahaan akan mendukung penyediaan kebutuhan dasar peternakan seperti bibit unggul, pakan, obat, dan vaksin.
Pada tahap produksi, peternak rakyat akan didorong mengembangkan usaha melalui skema contract farming dan perjanjian offtake, sehingga hasil produksi memiliki kepastian pasar.
Selain itu, peternak juga akan mendapatkan pelatihan, asistensi teknis, serta akses pembiayaan melalui berbagai skema pendanaan seperti kredit investasi, kredit modal kerja, hingga Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Sementara pada tahap hilir, ID FOOD akan memperkuat pengolahan hasil peternakan melalui fasilitas rumah potong unggas, pengolahan karkas, hingga pengemasan produk, yang kemudian akan dipasarkan melalui jaringan distribusi nasional.
Pada kesempatan ini, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Dr. drh. Agung Suganda, M.Si menegaskan bahwa proyek ayam terintegrasi merupakan program strategis nasional yang mendapat perhatian langsung dari pemerintah pusat.
Menurutnya, proyek ini tidak hanya membangun fasilitas produksi, tetapi juga menciptakan ekosistem industri perunggasan yang melibatkan peternak rakyat sebagai bagian utama dari rantai produksi.
“Yang kita bangun bukan sekedar pabrik atau fasilitas produksi, tetapi ekosistem industri ayam terintegrasi yang melibatkan peternak rakyat sebagai aktor utama,” tegasnya.
NTB sendiri ditetapkan sebagai salah satu klaster utama pengembangan proyek ayam terintegrasi nasional, karena dinilai memiliki potensi wilayah yang besar serta dukungan kuat dari pemerintah daerah.
Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan MoU ini, ID FOOD dijadwalkan akan kembali melakukan survei lapangan di Kabupaten Sumbawa guna memastikan kesiapan teknis, operasional, serta kelayakan lokasi proyek.
Tahapan tersebut dinilai penting untuk memastikan pembangunan industri ayam terintegrasi dapat berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, serta peternak rakyat, proyek ini diharapkan menjadi motor baru penggerak ekonomi daerah sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional dari Nusa Tenggara Barat. (TIM)
0 Komentar